PORTALOKA.ID - Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran krusial lembaga yudikatif sebagai benteng terakhir keadilan bagi rakyat Indonesia.
Dalam acara pengukuhan hakim Mahkamah Agung (MA), ia mengumumkan keputusan strategis pemerintah untuk menaikkah gaji seluruh hakim di Tanah Air.
Di hadapan para hakim yang baru dikukuhkan, Prabowo menekankan bahwa pembangunan negara adalah perjalanan panjang yang membutuhkan elemen keberhasilan, salah satunya adalah sistem hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyat.
"Unsur keberhasilan suatu negara, dari kita belajar sejarah, unsur yang sangat penting adalah: terdapatnya suatu sistem hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya. Ini syarat negara berhasil," tegas Prabowo di Gedung MA pada Kamis, 12 Juni 2025.
Baca Juga: Green Financing BRI Terus Tumbuh di Tengah Transformasi Hijau Industri Perbankan
Ia juga menyampaikan kekhawatirannya apabila lembaga yudikatif tidak didukung oleh hakim yang hebat, kuat, dan berintegritas.
Prabowo menyoroti ironi di mana penegak hukum, seperti polisi dan TNI, berjuang keras menangkap koruptor, namun pada akhirnya para pelaku kejahatan tersebut seringkali lolos di pengadilan.
"Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat, si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan, lolos," ujar Prabowo.
Ia bahkan secara spesifik menyampaikan pesan kepada Kapolri, "Kasihan ini anak buahmu, Kapolri," menggambarkan betapa ironisnya upaya penegak hukum yang berujung pada kegagalan di pengadilan.
Karena alasan tersebut, Prabowo pun memerintahkan para menteri, khususnya Menteri Keuangan, untuk segera mencari anggaran demi kenaikan gaji hakim.
Ia bahkan menyatakan kesediaannya untuk mengurangi anggaran lembaga lain jika diperlukan, demi memastikan integritas dan kemandirian hakim.
“Di sini ada Panglima TNI dan ada Kapolri. Kalau perlu anggaran TNI dan Kapolri saya kurangi,” tegas Prabowo.
Prabowo mengatakan terkejut saat pertama kali mengetahui bahwa gaji para hakim tidak mengalami kenaikan selama 18 tahun terakhir, di saat mereka menangani perkara dengan nilai triliunan rupiah.