Bupati Ciamis Hadiri Rakor KPK RI, Perkuat Komitmen 'Good Governance' di Kawasan Perbatasan

KUNINGAN, PORTALOKA.ID - Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menemui petugas KPK RI. Ada apa gerangan?

Ternyata bukan perkara kasus korupsi, Bupati Herdiat Sunarya hanya menghadiri Rapat Koordinasi dengan KPK di Pendopo Pemda Kuningan, Kamis, 27 November 2025.

Rapat koordinasi ini sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih. Hal ini ditegaskan oleh para pemimpin daerah se-wilayah KUNCI BERSAMA .

Hal ini terlihat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Pendopo Kabupaten Kuningan.

Baca Juga: Viral Seorang Mantri BRI Dipuji Menteri Maman Abdurrahman usai Ditanya soal Kebijakan KUR untuk UMKM

Rakor yang dipimpin Wakil Ketua KPK RI, Fitroh Rohcahyanto, mengusung tema “Pemantapan Kerja Sama Daerah dan Implementasi Good Governance di Kawasan Perbatasan.”

Agenda ini difokuskan pada penguatan kolaborasi lintas daerah dan peningkatan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di wilayah perbatasan yang rentan terhadap potensi penyimpangan administrasi maupun pengelolaan sumber daya.

Bupati Ciamis menegaskan keseriusan pemerintahannya dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance sebagai fondasi pembangunan daerah.

Ia menyampaikan arahan strategis dari KPK sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Baca Juga: PLN Majukan Kampung Adat Kuta Lewat Tiga Program TJSL, Pemerintah Kabupaten Ciamis Siap Percepat Akses Infrastruktur

“Kehadiran kami dalam Rakor ini menegaskan, Ciamis sangat serius dalam upaya pencegahan korupsi. Arahan dari pimpinan KPK menjadi panduan penting bagi kami untuk memperkuat sistem pemerintahan daerah, terutama terkait pengelolaan sumber daya dan pembangunan di kawasan perbatasan,” ujarnya.

Rakor yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut dihadiri oleh para kepala daerah dan jajaran pemerintah se-KUNCI BERSAMA.

Melalui dialog, pemaparan, serta evaluasi kebijakan, KPK mendorong setiap pemerintah daerah untuk meningkatkan integritas sistem birokrasi serta memperketat mekanisme pengawasan internal.

Pertemuan ini diharapkan mampu melahirkan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi serta memperkuat tata kelola pemerintahan.