Begini Pengakuan Roy Suryo Usai Diperiksa Terkait Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi

PORTALOKA.ID - Politikus kenamaan Tanah Air, Roy Suryo menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi, di Polda Metro Jaya, Jakarta, pada Kamis, 15 Mei 2025.

Usai menjalani proses pemeriksaan, Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI itu mengaku menerima 24 pertanyaan dari tim penyidik.

"Sampai pertanyaan ke-24, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas," tutur Roy Suryo kepada awak media di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, pada Kamis, 15 Mei 2025.

Roy Suryo mengatakan sebelumnya telah menerima undangan klarifikasi pada 26 Maret 2025 lalu, seraya menyebut dirinya hanya menjawab apa yang menjadi materi penyidikan.

Baca Juga: Ramai Isu Ijazah Palsu Presiden RI ke-7, Roy Suryo Ungkap Sosok Ini di Foto yang Dinilai Bukan Jokowi

"Jadi, ketika ada pertanyaan lain, saya keberatan untuk jawab. Itu hak, hak warga negara, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945," terangnya.

"Itu hak untuk kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan nggak," tambah Roy Suryo.

Pengamat politik itu mengaku, ketika diberi pertanyaannya tidak sesuai dengan surat undangan dari pihak kepolisian, dirinya pun menyampaikan keberatan.

Roy Suryo juga mempertanyakan terkait undangan tersebut tidak ada identitas terkait terlapornya.

Baca Juga: Penahanan Mahasiswi ITB Pengunggah Meme Prabowo-Jokowi Ditangguhkan, Habiburokhman Ajukan Diri sebagai Penjamin

"Padahal kan sudah disebut, di mana-mana, lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini, ini, ini. Tapi dalam surat itu nggak ada," sebut Roy Suryo.

"Jadi, kalau dalam surat itu nggak ada, kita nggak wajib gitu, melakukan klarifikasi. Pelapornya ada. Pasal-pasalnya banyak banget, tapi terlapornya nggak ada," imbuhnya.

Terkait hal itu, Roy Suryo menilai terlapor dalam suatu laporan penting, sehingga dirinya memperingatkan agar jangan asal berkenan dimintai keterangan.

"Saudara, kita sampai dengan tiga tahap, kita nggak wajib memberikan, karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita," tuturnya.